🚐 Beli Merch
Gubernur Sulsel Larang Vape di Kantor Pemerintahan dan Sekolah, Siapa Saja yang Kena?
🚐
Berita Terkini

Gubernur Sulsel Larang Vape di Kantor Pemerintahan dan Sekolah, Siapa Saja yang Kena?

✍️ Redaksi Supet
📅 8 November 2026
📍 Sulawesi Selatan
⏱️ 3 menit baca
Foto: IDN Times Sulsel (sumber)

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta seluruh bupati dan wali kota di Sulsel melarang pegawai dan pelajar memakai rokok elektrik atau vape. Larangan ini berlaku di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan di seluruh kabupaten/kota se-Sulsel.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Gubernur Sulsel Nomor 338/15256/DINKES tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape). Surat tertanggal 3 November 2026 itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota.

Ada empat kelompok yang menjadi sasaran: aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, karyawan badan usaha milik daerah (BUMD), dan pelajar.

"Melarang seluruh pegawai ASN/Non ASN/Karyawan BUMD dan pelajar di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota menggunakan rokok elektrik (vape)," demikian bunyi poin pertama surat tersebut.

Bukan cuma pemakaian, tapi juga peredaran

Selain menerapkan larangan, pemerintah kabupaten/kota diminta mengawasi dan memantau pelaksanaannya secara berkala di instansi dan wilayah kerja masing-masing.

Pegawai dan pelajar yang melanggar dapat dijatuhi sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Gubernur juga meminta pemerintah daerah memasang tanda larangan penggunaan vape di area strategis yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat.

Untuk lingkungan pendidikan, cakupannya lebih luas. Bupati dan wali kota diminta menerbitkan surat edaran kepada pimpinan instansi dan lembaga pendidikan, mulai dari sekolah, kampus atau perguruan tinggi, hingga pesantren. Edaran itu harus melarang penggunaan sekaligus peredaran rokok elektrik di lingkungan masing-masing.

Berawal dari atensi BNNP Sulsel

Surat ini diterbitkan atas atensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Ada dua kekhawatiran yang mendasarinya: potensi penyalahgunaan narkoba lewat cairan vape dan dampak kesehatan jangka panjang dari rokok elektrik.

Menurut Andi Sudirman, langkah ini bersifat antisipatif untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengusung slogan "Stop Vape!" untuk kebijakan ini.

Larangan serupa sudah lebih dulu berlaku di kepolisian. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melarang seluruh anggota Polri dan pegawai negeri pada Polri di jajarannya memakai vape, termasuk di luar kedinasan. Larangan itu menindaklanjuti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang terbit pada 30 Oktober 2026.

Polri menyebut narkotika berbentuk cair, termasuk etomidate, bisa disamarkan di dalam cartridge vape sehingga sulit dibedakan dari cairan biasa. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menjelaskan, personel yang memakai vape berisi cairan biasa dikenai hukuman disiplin. Bila cairannya mengandung narkotika, perkaranya bisa dibawa ke ranah pidana. Warga yang melihat personel polisi memakai vape dapat melapor lewat layanan 110 atau kanal pengaduan Propam.

Masuk tata tertib sekolah dan UKS

Di tingkat provinsi, Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar larangan ini berjalan di sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Evi Mustikawati Arifin menyebut larangan vape akan dimasukkan ke tata tertib sekolah sehingga wajib dipatuhi semua peserta didik.

"Dinkes dan Disdik akan memasukkan larangan penggunaan vape ke dalam tata tertib sekolah, mengoptimalkan edukasi dan skrining berkala melalui program UKS bersama puskesmas, serta melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan pelajar di luar lingkungan sekolah," kata Evi, Jumat (6/11/2026).

Evi menambahkan, langkah ini menindaklanjuti arahan BNNP Sulsel untuk melindungi generasi muda dari narkoba dan risiko kesehatan jangka panjang.

Laporan berkala ke provinsi

Pemerintah kabupaten/kota diminta melaporkan pelaksanaan larangan ini secara berkala kepada Gubernur Sulsel melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi kebijakan.

Sumber

Foto: IDN Times Sulsel (sumber)

Artikel ini disusun redaksi Supet dengan bantuan AI dari sumber yang dicantumkan, lalu ditinjau sebelum tayang. Menemukan kesalahan? Kabari kami.