🚐 Beli Merch
Gubernur Sulsel Larang ASN, Pegawai BUMD, dan Pelajar Pakai Vape
🚐
Berita Terkini

Gubernur Sulsel Larang ASN, Pegawai BUMD, dan Pelajar Pakai Vape

✍️ Redaksi Supet
📅 8 November 2026
📍 Sulawesi Selatan
⏱️ 2 menit baca
Foto: Wama News by Wama Media (sumber)

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melarang pelajar dan pegawai pemerintah daerah memakai rokok elektrik atau vape. Larangan ini mencakup aparatur sipil negara (ASN), tenaga non-ASN, dan karyawan badan usaha milik daerah (BUMD). Seluruh bupati dan wali kota diminta menerapkannya di kantor pemerintahan dan lembaga pendidikan di wilayah masing-masing. Sekolah, kampus, dan pesantren juga diminta melarang peredaran vape di lingkungannya.

Aturan ini dimuat dalam Surat Gubernur Sulsel Nomor 338/15256/DINKES tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape). Surat bertanggal 3 November 2026 itu ditujukan kepada semua bupati dan wali kota di Sulsel.

"Melarang seluruh pegawai ASN/Non ASN/Karyawan BUMD dan pelajar di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota menggunakan rokok elektrik (vape)," bunyi poin pertama surat tersebut.

Menurut Andi Sudirman, surat itu terbit setelah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel meminta perhatian soal penggunaan rokok elektrik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyebut kebijakan ini sebagai langkah antisipasi. Tujuannya melindungi warga, terutama generasi muda, dari kemungkinan narkoba disalahgunakan lewat cairan vape dan dari dampak kesehatan jangka panjang.

Dalam surat itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengawasi dan memantau secara berkala di instansi dan wilayah kerjanya. Pegawai dan pelajar yang melanggar dapat dikenai sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Pemda juga harus memasang tanda larangan vape di lokasi strategis yang mudah dilihat warga.

Bupati dan wali kota juga diminta menerbitkan surat edaran kepada pimpinan instansi dan lembaga pendidikan, yaitu sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. Isi edaran itu adalah larangan menggunakan sekaligus mengedarkan vape. Pelaksanaannya dilaporkan secara berkala kepada gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel sebagai bahan evaluasi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Evi Mustikawati Arifin mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menerapkan larangan ini di sekolah. Salah satu caranya adalah memasukkan larangan vape ke dalam tata tertib sekolah.

"Dinkes dan Disdik akan memasukkan larangan penggunaan vape ke dalam tata tertib sekolah, mengoptimalkan edukasi dan skrining berkala melalui program UKS bersama puskesmas, serta melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan pelajar di luar lingkungan sekolah," kata Evi, Jumat (6/11/2026).

Evi juga menyebut nikotin dalam vape sangat adiktif dan dapat mengganggu perkembangan otak remaja, mulai dari daya ingat, konsentrasi, hingga kendali emosi. Ia menambahkan, cairan vape rawan dicampur zat terlarang. "Cairan (liquid) vape rentan disusupi narkotika jenis baru tanpa disadari pelajar," kata Evi, Sabtu (7/11/2026).

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melarang semua anggota Polri dan pegawai negeri pada Polri di jajarannya memakai vape, termasuk di luar jam dinas. Larangan itu menindaklanjuti Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang terbit pada 30 Oktober 2026.

Sumber

Foto: Wama News by Wama Media (sumber)

Artikel ini disusun redaksi Supet dengan bantuan AI dari sumber yang dicantumkan, lalu ditinjau sebelum tayang. Menemukan kesalahan? Kabari kami.