🚐 Beli Merch
🚐
Berita Terkini

Bareskrim Usut TPPU Kasus Solar Subsidi Sulsel, Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

✍️ Redaksi Supet
📅 18 November 2026
📍 Sulawesi Selatan
⏱️ 4 menit baca

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengembangkan kasus penyalahgunaan solar subsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Perkara asal yang ditangani Polda Sulsel ini ditaksir merugikan negara Rp67,9 miliar. Bareskrim menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan aset hasil kejahatan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin, Jakarta, Senin (16/11/2026). Penyidikan TPPU berdasar laporan polisi tipe A yang diterbitkan Polda Sulsel pada 20 Oktober 2026, dengan sangkaan Pasal 607.

"Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang berasal dari tindak pidana tersebut," kata Suhasto.

Penyidik menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset. Menurut Suhasto, bila uang hasil kejahatan sudah tidak ada dan dialihkan ke aset, penyidik akan menelusuri letak aset itu. Penelusuran juga mencakup aset yang sebelumnya telah disita dalam perkara asal.

Pada perkara asal, penyidik telah memeriksa 43 saksi dan satu ahli dari BPH Migas. Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan menyatakan berkas empat tersangka lengkap (P21) pada 12 November 2026. Kerugian negara dihitung Rp67.904.375.000.

Biosolar diduga dipindahkan dari truk tangki ke kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999. Dari sana, solar dialihkan lagi dari kapal ke kapal (ship to ship) ke tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar. Pemindahan terjadi beberapa kali pada Oktober 2025 hingga Februari 2026, dengan total sekitar 3.532 kiloliter (KL).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, menjelaskan modusnya. Perusahaan pembeli diduga memakai dokumen pembelian BBM nonsubsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum, padahal volume yang diangkut jauh lebih besar. Taufik mencontohkan pembelian 30 kiloliter yang dalam praktiknya dikirim dalam jumlah lebih banyak.

Dokumen asal juga diganti dokumen pengiriman lain agar distribusi tampak resmi. Selisih volume dengan dokumen asal mencapai sekitar 3.652 KL dari lima kali pengiriman.

Kasus ini bermula pada akhir Februari 2026. Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar mengamankan tujuh truk tangki dan dua SPOB yang sedang mengisi sekitar 116 KL BBM di Dermaga Pelindo Makassar. Pemeriksaan bersama Pertamina menunjukkan kapal dan truk itu tidak terdaftar secara resmi. Perkara lalu diserahkan ke Polda Sulsel.

Dalam konferensi pers Polda Sulsel pada 2 Juni 2026, Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan kapal tanker semestinya berlayar dari Surabaya ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, tetapi berbelok ke Sulawesi untuk mengambil solar subsidi. Penyidik juga menemukan invoice dengan nomor register sama yang semula mencantumkan 30.000 liter, lalu muncul dokumen dengan muatan hingga 700.000 liter. Polda Sulsel saat itu berkoordinasi dengan Bareskrim dan Polda Kalimantan Tengah untuk mendalami tujuan akhir BBM tersebut.

Djuhandhani menyebut para tersangka berperan sebagai pemalsu dokumen, eksekutor lapangan, perantara atau pelangsir, dan pemilik gudang. Ia mengatakan kelompok ini diduga sudah beraksi tiga hingga empat kali. Menurutnya, penyidik belum menemukan keterlibatan atau perlindungan dari aparat penegak hukum. Empat orang lain saat itu masuk daftar pencarian orang (DPO).

Barang bukti yang disita dalam perkara asal meliputi dua kapal SPOB, satu kapal tanker MT Bakti 1, tujuh truk tangki, dua mesin pompa dengan selang sekitar 500 meter, sekitar 120 KL biosolar, dan dokumen transaksi. Secara keseluruhan, hasil pengungkapan Polda Sulsel dan sejumlah polres jajaran yang dipaparkan pada 2 Juni mencakup 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang, enam dump truck, 332 jeriken, 12 tandon, 1.541 tabung LPG 3 kilogram, serta 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite.

Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengatakan praktik semacam ini merugikan keuangan negara dan mengganggu ketepatan sasaran subsidi energi. Ia mengimbau masyarakat memakai BBM subsidi sesuai peruntukan dan tidak memperjualbelikannya secara ilegal. Taufik menyatakan pengembangan kasus bersama Bareskrim akan berlanjut untuk mengungkap semua pihak yang terlibat.

Sumber

Artikel ini disusun redaksi Supet dengan bantuan AI dari sumber yang dicantumkan, lalu ditinjau sebelum tayang. Menemukan kesalahan? Kabari kami.