🚐 Beli Merch
Transaksi QRIS di Sulsel Naik 169 Persen hingga September 2026, Nilainya Rp3,9 Triliun
🚐
Berita Terkini

Transaksi QRIS di Sulsel Naik 169 Persen hingga September 2026, Nilainya Rp3,9 Triliun

✍️ Redaksi Supet
📅 13 November 2026
📍 Sulawesi Selatan
⏱️ 2 menit baca
Foto: Tribunbatam.id (sumber)

Hingga September 2026, ada 46,85 juta transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Sulawesi Selatan dengan nilai total Rp3,90 triliun. Data Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan menunjukkan volume transaksi itu naik 169 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Nominalnya naik 127 persen. Data tersebut dipaparkan dalam Sulsel Talk di Kantor Perwakilan BI Sulsel, Makassar, Rabu (11/11/2026).

Pengguna dan merchant QRIS juga bertambah. Pada September 2026, pengguna QRIS di Sulsel mencapai 1,601 juta, naik 24,6 persen secara tahunan. Pada Januari, jumlahnya masih 1,334 juta dengan pertumbuhan tahunan 8,3 persen.

Merchant yang menerima QRIS berjumlah 1,604 juta pada September, naik 24,5 persen dibanding September tahun lalu. Jumlahnya sempat naik turun pada awal tahun. Pada Januari, tercatat 1,373 juta merchant.

Dalam acara Sultan QRIS Run di Makassar, Sabtu (22/8/2026), Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menyebut setelah tujuh tahun QRIS berjalan, pengguna dan merchant di Sulsel masing-masing sudah sekitar 1,5 juta. Saat itu BI juga mengingatkan warga menjaga data pribadi, PIN, dan OTP setiap kali bertransaksi digital.

Layanan transfer BI-FAST juga makin banyak dipakai. Hingga Agustus 2026, transaksi BI-FAST di Sulsel mencapai 14,1 juta kali dengan nilai Rp33,2 triliun. Volume dan nominalnya sama-sama naik sekitar 60 persen secara tahunan.

Dalam Sulsel Talk, Rizki menyebut transformasi digital sebagai salah satu dasar untuk menaikkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut dia, transaksi digital yang bertambah harus diikuti usaha yang lebih efisien, pasar yang lebih luas, dan daya saing yang lebih kuat.

"Pemanfaatan teknologi pembayaran dinilai dapat mendukung aktivitas usaha, memperluas akses keuangan, dan meningkatkan efisiensi transaksi," kata Rizki.

BI juga mendorong pemerintah daerah memakai transaksi nontunai untuk penerimaan dan belanja daerah. Program ini bernama Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) atau P2DD. Tujuannya agar transaksi pemerintah lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Di tingkat nasional, jumlah transaksi ekonomi dan keuangan digital naik dari sekitar 8 miliar pada 2020 menjadi 37 miliar pada 2024. Angkanya diperkirakan mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030.

Untuk pelaku UMKM, BI Sulsel menjalankan program e-Farming, e-Commerce, dan e-Financing Support. Program ini dirancang untuk membuat usaha lebih efisien, membuka akses pemasaran, dan mempermudah UMKM mendapat pembiayaan.

Sumber

Foto: Tribunbatam.id (sumber)

Artikel ini disusun redaksi Supet dengan bantuan AI dari sumber yang dicantumkan, lalu ditinjau sebelum tayang. Menemukan kesalahan? Kabari kami.