Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi itu bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan berisi desakan agar pemerintah lebih serius menangani krisis iklim.
Para aktivis membentangkan dua spanduk besar dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup" menghadap ke Istana Merdeka di sisi utara. Spanduk lain, "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?", menghadap ke selatan.
Greenpeace menyebut sejumlah bencana terjadi selama dua tahun terakhir, antara lain banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap berkepanjangan, serta cuaca ekstrem.
Riset dampak pada pekerja
Dalam kesempatan itu, Greenpeace memaparkan riset berjudul "Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah". Riset tersebut memetakan dampak krisis iklim pada delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa: Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).
Menurut riset itu, nelayan dan pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, adalah kelompok yang paling terdampak.
Hasil riset menunjukkan 41 persen responden merasakan dampak pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen merasakannya pada produktivitas dan pendapatan. Sementara 20 persen menyebut akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Riset juga mencatat 57,34 persen responden mengurangi konsumsi non-esensial, dengan penghematan sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.
Pernyataan Greenpeace
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi merasakan dampak terberat. Ia menyebut kabut asap sebagai contoh yang mengganggu kesehatan sekaligus aktivitas ekonomi warga.
"Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari," kata Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia.
Jeanny menambahkan, warga juga menghadapi kenaikan biaya hidup dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut dia, kondisi itu berbeda dengan janji pemerintah memprioritaskan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026. Dalam sidang itu, presiden menyebut ekonomi tumbuh 5,45 persen pada paruh pertama 2026, yang disebut tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
"Siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat," kata Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia.
Atha menyatakan pertumbuhan ekonomi perlu diikuti pemerataan manfaat, dan eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali berisiko menambah beban warga.
Sumber
- Greenpeace Indonesia — Hidup Rakyat Makin Sesak, Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah untuk Serius Tangani Krisis Iklim - Greenpeace Indonesia - Greenpeace Indonesia
- beritasatu.com — Greenpeace Desak Prabowo Serius Tangani Krisis Iklim dan Biaya Hidup
Foto: Greenpeace Indonesia (sumber)
Artikel ini disusun redaksi Supet dengan bantuan AI dari sumber yang dicantumkan, lalu ditinjau sebelum tayang. Menemukan kesalahan? Kabari kami.