🚐 Beli Merch
DPRD Makassar Minta Pemkot Perketat Pengawasan Bangunan di Atas Fasum
🚐
Berita Terkini

DPRD Makassar Minta Pemkot Perketat Pengawasan Bangunan di Atas Fasum

✍️ Redaksi Supet
📅 17 November 2026
📍 Sulawesi Selatan
⏱️ 3 menit baca
Foto: Tribun-timur.com (sumber)

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperketat pengawasan terhadap bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum (fasum). Bangunan semacam itu dinilai dapat menghambat saluran drainase dan meningkatkan risiko banjir di sekitarnya.

Ray menyampaikan hal itu saat dihubungi pada Selasa (17/11/2026). Menurut dia, bangunan yang tidak memperhatikan peruntukan kawasan bisa menutup jalur aliran air. Jika dibiarkan, kondisi itu dapat memicu genangan hingga banjir.

Politikus Partai Demokrat itu mendukung langkah Pemkot menertibkan bangunan yang melanggar. Namun, ia meminta pembongkaran tidak menjadi satu-satunya cara. Penertiban, katanya, perlu melalui surat peringatan pertama (SP1), SP2, hingga SP3.

\"Kita juga berharap selalu ada dialog dengan warga sebelum melakukan tindakan-tindakan eksekusi,\" kata Ray.

Ray juga menyoroti lapak usaha yang awalnya sementara, lalu berubah menjadi bangunan semipermanen hingga permanen. Ia menyebut DPRD tidak membatasi masyarakat berusaha, tetapi aturan pemanfaatan ruang harus ditaati.

Pemkot sendiri telah menertibkan lapak pedagang di atas trotoar dan drainase di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Manggala, sekitar 50 lapak di empat titik dibongkar sendiri atau dimundurkan oleh pemiliknya, antara lain di Jalan Poros Tamangapa Raya, Jalan Baruga, dan area pasar. Camat Manggala Ahmad Nongko mengatakan tidak ada target waktu penyelesaian. Setiap kecamatan melaporkan jumlah bangunan yang akan ditertibkan beserta sisanya. Sebagai contoh, bila di satu kelurahan ada 10 bangunan dan baru lima yang ditertibkan, lima lainnya tetap tercatat belum ditertibkan.

Di Kecamatan Biringkanaya, sekitar 20 lapak di atas fasum telah direlokasi atau dibongkar mandiri. Camat Biringkanaya Maharuddin mengatakan penertiban didahului dialog dan waktu bagi pedagang untuk membongkar sendiri. Beberapa lapak di sana disebut telah berdiri puluhan tahun.

Penertiban juga menyasar usaha kuliner. Pada Februari, sebuah rumah makan di kawasan Datumusenng yang berdiri di atas drainase dibongkar. Anggota Komisi A DPRD Makassar dari Fraksi PDI Perjuangan, dr Udin Shaputra Malik, menyebut langkah itu menunjukkan keseriusan pemerintah. Ia meminta penindakan tidak tebang pilih, termasuk terhadap pusat perbelanjaan atau gedung besar yang memakai drainase untuk parkir atau bangunan tambahan. Ia juga mendorong pendataan terbuka atas seluruh bangunan yang berdiri di atas atau menutup drainase.

Pada Juni, tenda warung Pallubasa Serigala di Jalan Serigala, Kelurahan Mamajang Dalam, menjadi sorotan karena berdiri di atas drainase. Lurah Mamajang Dalam, Najemiah, mengatakan pihaknya sudah menyampaikan larangan bangunan di atas drainase dalam Peraturan Daerah Makassar Nomor 7 Tahun 2021 sejak Februari 2026. Teguran tertulis pertama dilayangkan pada 4 Juni, disusul teguran kedua dan ketiga pada pekan berikutnya. Pihak warung sempat meminta tambahan waktu hingga 18 Juni, tetapi kelurahan menetapkan batas pembongkaran mandiri paling lambat Jumat pekan itu.

Anggota DPRD Makassar dari PPP, Fasruddin Rusli, mengatakan seluruh bangunan yang menutup drainase akan ditegur lurah atau camat, secara lisan maupun melalui SP1 sampai SP3. Menurut dia, jika teguran tidak diindahkan, kelurahan dan kecamatan akan mengambil tindakan.

Dari sisi perizinan, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar menerbitkan sekitar 18 surat penyegelan sepanjang 2026 untuk bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tidak sesuai dokumen persetujuan, atau berubah fungsi. Kepala Distaru Muh. Fuad Azis mengatakan penindakan berjalan bertahap dari teguran, penyegelan, hingga rekomendasi pembongkaran. Pengawasan dilakukan 56 personel dalam tiga kelompok tugas.

Menurut Fuad, Makassar memiliki lebih dari 390 ribu bangunan, dan berdasarkan pendataan sementara sekitar 37 persen telah teridentifikasi memiliki PBG.

Sumber

Foto: Tribun-timur.com (sumber)

Artikel ini disusun redaksi Supet dengan bantuan AI dari sumber yang dicantumkan, lalu ditinjau sebelum tayang. Menemukan kesalahan? Kabari kami.